TIME IN, Bandar Lampung — Pengungkapan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) ilegal oleh aparat kepolisian di wilayah Lampung kembali menjadi sorotan publik. Dalam operasi terbaru, aparat berhasil mengamankan ratusan ribu liter BBM jenis solar dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas ilegal.
Berdasarkan keterangan resmi, pengungkapan ini dilakukan di wilayah Pesawaran dengan total barang bukti mencapai sekitar 203.000 liter solar ilegal serta puluhan orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya serius penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan negara.
“Operasi ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang sangat masif,” ujar Helfi dalam keterangan resminya.
Ia juga menyebut, dengan skala aktivitas yang terungkap, praktik ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah ini tentu patut diapresiasi. Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa praktik serupa terus berulang dari waktu ke waktu?
Fenomena BBM ilegal di Lampung bukanlah cerita baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pengungkapan kasus dengan pola yang hampir serupa kerap terjadi. Mulai dari penimbunan BBM subsidi, pengolahan bahan bakar non-standar, hingga distribusi melalui jalur tidak resmi.
Jika melihat modus yang diungkap aparat, aktivitas ini tampak tidak berdiri sendiri. Praktik tersebut berpotensi melibatkan rantai distribusi yang lebih luas—dari pengumpulan hingga penyaluran.
Dalam keterangannya, Polda Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik serupa serta melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan.
Namun demikian, persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek penindakan. Publik berharap pengungkapan kasus tidak berhenti di tingkat operasional lapangan semata.
Penindakan terhadap pelaku di hilir tanpa diikuti pembenahan sistem di hulu berisiko menjadikan kasus serupa sebagai siklus yang terus berulang.
Celah pengawasan distribusi BBM subsidi, jika memang ada, menjadi titik krusial yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tanpa penguatan sistem dan transparansi, praktik penyimpangan akan selalu menemukan ruang.
Dalam konteks ini, pengungkapan oleh aparat bisa menjadi momentum penting—bukan hanya untuk menindak, tetapi juga membenahi tata kelola energi secara lebih komprehensif.
Sebab, selama akar persoalan belum benar-benar disentuh, bukan tidak mungkin praktik BBM ilegal akan kembali muncul—dengan pola yang sama, di tempat yang berbeda.
