TIME IN,Bandar Lampung — Kenaikan tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026) memicu kekhawatiran di kalangan pelaku transportasi dan logistik di Lampung. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, lonjakan harga energi dinilai berpotensi memicu kenaikan biaya distribusi dan mendorong harga barang kebutuhan pokok ikut merangkak naik.
Pantauan di sejumlah SPBU di Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah pada Kamis (11/6/2026) menunjukkan antrean kendaraan besar seperti truk dan bus masih mengular. Sejumlah sopir mengaku memilih mengisi penuh tangki kendaraan sebelum biaya operasional semakin membengkak.
Rianto, sopir truk angkutan barang yang ditemui di Jalan Lintas Sumatera, Bandar Lampung, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi langsung menghantam sektor transportasi yang selama ini bergantung pada konsumsi bahan bakar dalam jumlah besar.
“Yang paling terdampak tentu kami sopir dan perusahaan angkutan. Sekali perjalanan bisa menghabiskan ratusan liter. Ketika harga naik drastis, biaya operasional otomatis ikut melonjak. Kalau terus seperti ini, tarif angkut pasti akan ikut disesuaikan,” kata Rianto.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah menetapkan harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan paling signifikan terjadi pada Dexlite yang melonjak dari Rp13.350 menjadi Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp13.750 menjadi Rp24.800 per liter.
Meski harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, lonjakan harga BBM nonsubsidi tetap menimbulkan tekanan bagi sektor logistik. Banyak perusahaan angkutan menggunakan bahan bakar nonsubsidi untuk armada tertentu karena alasan spesifikasi mesin maupun kebutuhan operasional jarak jauh.
Bagi Lampung, persoalan ini memiliki dampak yang lebih luas. Sebagai gerbang utama distribusi logistik Sumatera-Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, kenaikan biaya transportasi berpotensi memengaruhi rantai pasok berbagai komoditas, mulai dari hasil pertanian hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Pengamat ekonomi daerah menilai pemerintah perlu mewaspadai efek berantai dari kebijakan penyesuaian harga BBM tersebut. Kenaikan ongkos distribusi kerap menjadi alasan pelaku usaha menaikkan harga barang di tingkat konsumen. Jika tidak diantisipasi, kondisi itu dapat memperburuk tekanan inflasi daerah dan semakin menggerus daya beli masyarakat.
Di sisi lain, antrean kendaraan besar yang masih terlihat di sejumlah SPBU menunjukkan adanya respons cepat dari pelaku transportasi terhadap kebijakan tersebut. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa sektor logistik tengah bersiap menghadapi kenaikan biaya operasional yang tidak kecil.
Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah mampu mengendalikan dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi ini? Tanpa langkah mitigasi yang jelas, beban tidak hanya dirasakan pengusaha angkutan dan sopir truk, tetapi juga masyarakat yang pada akhirnya harus menanggung kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
