EMPAT LAWANG – Dugaan keterlibatan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Empat Lawang dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik. Kader berinisial EN itu disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah dapur MBG yang beroperasi di wilayah Empat Lawang, Kikim, hingga Kota Pagar Alam.
Informasi yang beredar menyebutkan sedikitnya terdapat empat dapur MBG yang diduga berkaitan dengan EN. Isu tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan, mengingat sebelumnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengeluarkan instruksi internal yang melarang kader partai memanfaatkan program MBG untuk memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat materi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menanggapi informasi tersebut, EN membantah masih terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Saat dikonfirmasi, ia mengakui pernah ikut merintis pembentukan dapur MBG bersama sejumlah rekannya sebelum adanya surat instruksi dari DPP PDIP.
“Memang dulu sebelum ada surat internal dari ketua umum, kami bersama teman-teman ikut merintis pembentukan dapur MBG. Namun sejak instruksi itu keluar, saya memilih mundur dan menyerahkan pengelolaan dapur kepada rekan-rekan serta keluarga yang melanjutkan,” ujar EN.
Ia menegaskan bahwa dirinya kini fokus menjalankan tugas sebagai anggota legislatif dan tidak lagi memiliki keterlibatan dalam operasional dapur MBG tersebut.
Menurut EN, seluruh proses perizinan maupun pengadaan perlengkapan dapur saat ini diurus oleh pihak lain. Ia juga menyatakan namanya tidak tercantum dalam sistem administrasi maupun portal resmi yang berkaitan dengan program MBG.
“Kalau dicek di portal, nama saya tidak ada. Dari awal pun dapur itu bukan atas nama saya. Yang tercantum adalah nama ayuk, memang dari awal bukan nama saya,” katanya.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterkaitan kader partai dengan pengelolaan program MBG masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Transparansi pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai aturan dan terbebas dari kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengurus PDIP tingkat kabupaten maupun pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut.