Lahat, TIME IN – transparansi anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh instansi di pemerintahan Kabupaten Lahat, ini terbukti pada SIRUP bagian swakelola di Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat yang tidak diisi atau masih kosong. Sedangkan instansi lainnya mengisi perencanakan penggunaan anggaran mereka
Menurut Agus perilaku tidak transparan ini baiknya ditegur oleh kepala daerah atau pihak terkait.
“Ya harus ditegur, tidak transparansi itu namanya, bupati wajib menegur, dan pihak berwenang lainnya juga wajib mengingatkan, agar transparansi penggunaan anggaran memang benar benar dilaksanakan,” kata Agus.
Di dalam SIRUP BPKAD Lahat hanya tertera dua item anggaran di bagian penyedia, sedangkan dibagian swakelola tidak diisi sama sekali. (red)