EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi kelembagaan dengan aparat penegak hukum. Hal ini ditandai dengan penyerahan hibah lahan seluas dua hektare kepada Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Kamis (5/2/2026).
Lahan hibah tersebut berada tepat di area belakang kompleks perkantoran Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan diperuntukkan sebagai penunjang sarana serta pengembangan institusi kejaksaan di daerah.
Prosesi penandatanganan hibah antara Pemkab Empat Lawang dan Kejari Empat Lawang berlangsung di halaman kantor Kejari Empat Lawang dan disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan, Ketut Sumedana.
Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang, Retno Setyowati, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas dukungan yang diberikan. Ia menilai hibah lahan tersebut merupakan wujud nyata sinergi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Dukungan ini akan kami manfaatkan dan kelola dengan sebaik-baiknya untuk menunjang peningkatan kinerja Kejari Empat Lawang, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat semakin optimal,” ungkap Retno.
Sementara itu, Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Empat Lawang selama ini telah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat terus ditingkatkan ke depannya.
Menurut Joncik, hibah lahan ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi jajaran kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta memberikan pendampingan hukum di wilayah Empat Lawang.
“Kami berharap hibah ini dapat mendukung kinerja Kejari Empat Lawang dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah juga senantiasa membuka ruang untuk bimbingan dan arahan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” ujar Joncik.
Dengan adanya hibah tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan institusi kejaksaan semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkeadilan.
